SEDEE.XYZ, TANJUNG SELOR– Program listrik gratis kembali diumumkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero.

Diharapkan pada tahun 2025 ini, sebanyak 292 rumah di Kalimantan Utara akan menerima bantuan dari program listrik gratis yang diselenggarakan setiap tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Utara, Yosua Batara Payangan, melalui Kabid Ketenagalistrikan, Adbul Muis, di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

“Melalui APBD Provinsi Kaltara, pemasangan listrik gratis akan diberikan kepada masyarakat di 292 rumah. Saat ini sedang dalam proses penetapan melalui SK Gubernur, tinggal tanda tangan dari Kepala Dinas dan ke Biro lalu masuk ke Gubernur,” ujar Abdul Muis.

Abdul Muis mengatakan perkiraan proses pengajuan ini paling cepat akan selesai di akhir Juli, setelah Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltara terbit dan penunjukan langsung dilakukan, karena harus melalui tahapan lelang terlebih dahulu.

“Jadi SK kami tetapkan setelah lelang pekerjaan, diperkirakan sekitar pertengahan atau akhir Juli sudah mulai bekerja,” katanya.

Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa program bantuan pemasangan listrik gratis ini ditujukan kepada warga masyarakat yang kurang mampu tinggal di daerah perbatasan dan pedalaman, serta telah melalui proses verifikasi.

“Jadi data usulan datang dari kabupaten/kota, selanjutnya kami melakukan verifikasi langsung di lapangan, mengecek satu per satu kelayakan sebelum menetapkan SK,” katanya.

Pemasangan fasilitas listrik ini tetap sama seperti tahun sebelumnya, yaitu mendapatkan pasokan listrik sebesar 4 Ampere atau 900 VA dengan daya 900 watt, dilengkapi dengan 3 titik lampu, 1 titik colokan listrik, dan satu titik penghubung tanah menggunakan token.

Disebutkan, usulan dari kabupaten/kota dalam program pemasangan listrik pada tahun ini sedikit menurun dibanding tahun lalu yang mencapai 1.000 rumah.

Pemerintah Provinsi Kaltara berkomitmen untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, khususnya dalam bidang kelistrikan seperti pemasangan listrik secara gratis. Kedua, jika ada yang belum terjangkau oleh jaringan listrik, mohon diajukan agar kami dapat membuat pemetaan untuk perencanaan selanjutnya.

Abdul Muis menegaskan bahwa Dinas ESDM Kaltara akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, bahkan hingga tingkat desa, khususnya dalam bidang ketenagalistrikan yang akan diberikan bantuan sesuai dengan wewenang provinsi.

75 Persen Masih Belum Mendapatkan Pasokan Listrik

Persentase desa yang memiliki akses listrik di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencapai 78 persen, dengan masih terdapat sekitar 117 desa yang belum mendapatkan pasokan listrik.

Berdasarkan situasi tersebut, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang mengharapkan PLN Kaltimra mampu menyelesaikan pembangunan jaringan listrik pada tahun 2026-2027 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Zainal Paliwang saat menerima kunjungan kerja dari UID PLN Kaltimra. “

“Semoga seluruh desa di Kaltara mendapatkan pasokan listrik dari PLN. Selain itu, mungkin yang belum terjangkau jaringan listrik kita bantu dengan membangun sistem listrik berbasis tenaga surya,” katanya.

Salah satu bentuk bantuan yang akan dilakukan oleh Pemprov Kaltara adalah memastikan proses pembangunan jaringan di setiap wilayah berjalan dengan baik. Salah satunya dengan menyediakan akses dan infrastruktur.

“Kita periksa akses yang digunakan, jika itu jalan negara maka kita akan berkoordinasi dengan Balai Jalan, jika itu kewenangan Kabupaten/Kota maka kita akan berkoordinasi dengan kepala daerahnya,” katanya.

Gubernur berharap pengembangan jaringan listrik di Kaltara selesai dalam jangka waktu 2 tahun agar masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah terpencil dan pedesaan, dapat menikmati pasokan listrik.

“Semoga pada tahun 2026 – 2027 pembangunan listrik di 117 desa di Kaltara selesai. Termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Mentarang,” katanya.

Selain itu, Gubernur Zainal juga menghimbau PLN yang selama ini masih mengirim BBM ke Kecamatan Krayan dengan pesawat Smart agar beralih menggunakan pesawat khusus yang mampu membawa 4 ton.

Seperti yang diketahui, di kawasan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pasokan listrik hanya tersedia selama 12 jam, sehingga jaringan listrik masih mengandalkan mesin diesel yang memerlukan bahan bakar minyak untuk beroperasi. Oleh karena itu, pengiriman bahan bakar minyak terus dilakukan ke wilayah Krayan.

Kado Listrik Ceria

Merayakan Hari Pelanggan Nasional (HPN) 2025, PT PLN (Persero) memberikan penghargaan kepada pelanggannya yang setia melalui program khusus bernama Kado Listrik Ceria (KALCER).

Dilansir dari pernyataan PLN, program ini menawarkan diskon tambah daya listrik sebesar 50 persen yang berlaku mulai tanggal 4 hingga 17 September 2025.

Promo ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelanggan tegangan rendah satu fasa di berbagai golongan tarif dengan daya awal 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA, yang ingin meningkatkan daya hingga 7.700 VA. Syaratnya, pelanggan telah terdaftar sebagai pengguna PLN sebelum tanggal 1 September 2024.

Kepala Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, menyatakan bahwa program ini merupakan wujud nyata komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik serta memperkenalkan kemudahan akses listrik bagi pelanggan. Hal ini juga selaras dengan tema HPN 2025 PLN, yaitu “Pelanggan Hebat Energi Bersahabat”.

Melalui perayaan hari pelanggan tahun ini, kami sekali lagi menegaskan komitmen PLN untuk senantiasa menyediakan layanan yang bermutu guna memastikan kepuasan pelanggan.

“Program KALCER kami hadirkan agar pelanggan mampu memenuhi kebutuhan listrik dengan biaya yang lebih murah,” kata Adi.

Sebagai contoh, pelanggan dengan daya 450 VA yang ingin menaikkan daya ke 7.700 VA hanya perlu membayar Rp 3.512.625, dibandingkan tarif biasa sebesar Rp 7.025.250.

Kemajuan Ekonomi di Perbatasan

Sementara sebagian desa di perbatasan telah menikmati penerangan listrik dari PLN, masyarakat Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara hanya bisa menerima kehidupan yang terbatas.

Di malam hari, pelita dan lampu minyak sering menjadi sumber cahaya utama di berbagai rumah.

Situasi ini kembali diungkapkan oleh Anggota DPRD Nunukan Dapil IV, Donal.

Kepada Tribun, Donal menyampaikan bahwa masalah listrik di Lumbis telah berlangsung lama dan belum mendapatkan penyelesaian yang memadai.

“Seluruh desa sebenarnya sudah terdaftar di PLN, namun hingga saat ini belum semua benar-benar mendapatkan pasokan listrik yang stabil. Jaringan listrik masih berada di bawah wilayah Kabupaten Malinau, sehingga pasokan sering tidak tetap,” ujar Donal.

Ia menyarankan agar Nunukan memiliki sistem kelistrikan yang mandiri dan diatur oleh PLN setempat.

“Harapan saya daerah perbatasan ini memiliki PLN sendiri. Kami sudah lama menginginkan pasokan listrik yang stabil tanpa ketergantungan. Jika ada pembangkit sendiri, pelayanan akan lebih cepat dan tepat sasaran,” katanya.

Kurangnya pasokan listrik bukan hanya masalah penerangan. Masyarakat mengatakan keterbatasan ini telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga layanan masyarakat.

“Anak-anak masih belajar di malam hari menggunakan lampu minyak. Warung kecil kesulitan beroperasi, dan layanan kesehatan sering terganggu ketika listrik mati. Ini merupakan masalah keadilan dalam pembangunan,” kata Donal.

Ia menyampaikan, kemandirian dalam penyediaan listrik akan menjadi pintu menuju perkembangan ekonomi di daerah perbatasan.

Usaha kecil seperti bengkel, toko kelontong, maupun pabrik rumahan akan lebih mudah berkembang jika pasokan listrik tetap tersedia setiap saat.

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Lumbis memiliki posisi penting dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara.

Donal menganggap, pemerintah pusat dan PLN perlu memberikan perhatian lebih terhadap isu kelistrikan di wilayah ini.

“Ketersediaan listrik di Lumbis tidak hanya tentang penerangan, tetapi juga menyangkut masa depan anak-anak, keadilan dalam pembangunan, serta kepentingan strategis negara. Pemerintah pusat dan PLN perlu hadir memberikan solusi,” tutupnya. (*/Sumarsono)